Kedisiplinan Semi Mileter Diperlukan Untuk Penerapan New Normal

Painan,Garis Pantai News

Ketua DPC PPP Pesisir Selatan Marwan Anas mendukung langkah pemerintah daerah yang akan menjalankan kebijakan new normal atau kenormalan baru. Dia berulang kali menyampaikan roda ekonomi harus mulai lepas landas dari landasan pacu alias bergerak.

Namun, kata dia, kebijakan ini harus diikuti dengan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat harus bisa menanamkan kedisplinan semi militer.

” Ini penekanan tentang kedisiplinan, dan berlalu bagi siapapun, tanpa pandang bulu dan strata sosial,” kata Marwan dalam keterangannya, Painan, Selasa, 9 Juni 2020.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang melibatkan TNI-Polri dalam penanganan covid-19. Menurut dia, kedisiplinan yang dimiliki aparat sangat dibutuhkan.

“Budaya yang sudah diajarkan dan diterapkan dalam tubuh TNI-Polri, salah satunya adalah budaya disiplin. Pelibatan TNI-Polri dalam konteks dan koridor disiplin adalah penting, tentu dengan pendekatan persuasif, ramah, tapi tegas,” ucap dia.

Menurut dia, masalah kedisiplinan selama masa kenormalan baru tidak bisa disepelekan karena ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin menurun di seluruh kabupaten / kota Indonesia.

Marwan menilai kondisi tersebut sudah terjadi sejak sebelum pandemi covid-19. Sehingga, covid-19 tak bisa dijadikan satu-satunya alasan ekonomi Indonesia menurun.

“Tentu ada faktor lain dan butuh kajian mendalam. Faktanya sebelum covid-19 pertumbuhan ekonomi sudah menurun. Bahkan kita harus mengantisipasi jika terjadi resesi ekonomi dunia. Mudah-mudahan tidak terjadi,” ujar dia.

Marwan juga menyoroti banyaknya orang yang terdampak dari ekonomi seperti pedagang atau UMKM yang mulai tutup usahanya. Penanganan masalah ini, terang dia, butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata, dan kerja cermat.

“Para pedagang pasar sudah lampu merah. Tidak bisa dianggap remeh. Butuh terobosan yang ekstra cepat dan mujarab,” terang dia.

Marwan meminta pemerintah daerah konsisten terhadap setiap peraturan yang dikeluarkan selama masa kenormalan baru. Jika ada perubahan, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga, masyarakat tidak bingung, terutama yang berada di pelosok kabupaten Pesisir Selatan.

Dia mendukung adanya perubahan aturan jika terpaksa. Karena penanganan covid-19 bersifat dinamis. Tapi perubahan itu harus dilalui dengan sosialiasi yang cepat, murah, dan bersumber dari suara satu pintu.

“Sehingga antar pejabat tidak berbeda-beda pernyataan dan komentarnya. (Harus) Ada satu dirijen yang mengendalikan sumber infomasi dan dikeluarkan dalam satu pintu sumber informasi tersebut,” ucap dia.

Politikus PPP Pesisir Selatan itu juga menilai pemerintah daerah beserta Satgas Covid – 19 harus melakukan perubahan yang sistematik, saling berhubungan antara satu dengan lain, saling berantai, terintegrasi, dan terkoneksi selama masa kenormalan baru. Jangan sampai ada kebijakan yang saling tumpang tindih.

Menurut dia, perubahan yang sistemik adalah keniscayaan. Namun, itu harus dirancang sebaik-baik mungkin dengan gagasan yang bersandar pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, adaptif, akomodatif dalam bingkai kemanusiaan, heterogenitas budaya, tradisi, serta adat istiadat.

“Sehingga terwujud tatanan sosial baru yang mempesona, menggairahkan, membahagiakan, berkeadilan, dan berkeadaban, serta menjadi bangsa besar di kemudian hari, dengan melintasi landasan pacu Era Normal Baru,” ujar dia.

Dia pun mendorong agar pemerintah memperhatikan pasar pasar selama masa kenormalan baru. Pasar tradisional harus diberikan fasilitas yang memadahi, karena masih rentan terhadap penyebaran covid -19.GPA