DPD PAN Pessel Nilai, Pemkab Pessel Belum Memihak kepada Masyarakat

Painan,Garis Pantai News —Ketua  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Yul Afnedi menilai kebijakan anggran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dari APBD tidak memihak kepada masyarakat.

Ketidak berpihakan itu, terkonfirmasi dari minimnya alokasi dana JPS yang hanya Rp 27, 5 miliar, idealnya menurut ketua lambang matahari terbit itu, harus 50 persen dari alokasi dana pisik dalam APBD.

Berdasarkab data DPKAD Pessel, alokasi pisik tercatat sebesar 121 miliar. Namun yang dialokasikan untuk JPS, operasional dan pengadaan APD hanya Rp19 miliar saja.

“Anggran Rp27,5 miliar itu belum memihak kepada masyatakat, mengingat jumlah masyarakat kita yang terdampak Covid-19 sangat banyak, “ujarnya pada Garis Pantai News Rabu (29/4).

Padahal, yang layak menerima bagi masyarakat Pessel ada 120 ribu KK, kalau Rp 27,5 miliar artinya tidak logika itu.” Masyarakat butuh makan jangan begitulah, bupati harus hadir disitu, ini persoalan perut jangan sampai masyarakat kita yang lapar, “ungkapnya.

Dia menyarakan kepada pemerintah darah untuk menetapkan anggran Covid-19 ini jangan ada saling egois, sebeb, kalau egosi masyarakat yang menjadi imbasnya.

“Pemerintah jangan egosi lah dalam menetapkan anggran Covid-19 ini, kasihan kita kepada masyarakat, tolong lah itu, masyarakat sudah menjerit tu, “ujarnya lagi.

Dia menyebut, besaran nilai yang digelontorkan Pemkab Pessel untuk penanganan Covid-19 ini sangat berdampak pada tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini.

Masalah lainnya yang muncul adalah penetapan dana senilai Rp27, 5 miliar tersebut yang saat ini dinilai tidak memihak kepada masyarakat.

Sebab saat ini banyak muncul keluhan dari masyarakat yang mengakui terancam tidak mendapatkan dana bantuan, padahal mereka berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, tutupnya,GPAM