Alirman Sori : Pemekaran Hak Daerah Untuk Menjadi Otonom. 

Menurut dia, sejauh ini masih ada ketimpangan keberpihakan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

“Niat dari pemerintah pusat melalui Nawacita untuk memeratakan pembangunan antar daerah memang sudah ada,” ungkapnya di sela-sela pertemuannya dengan wartawan di Painan, Minggu (6/5).

Dalam pemerintahannya, Presiden Jokowidodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengusung tema Nawacita.

Dalam sembilan Nawacita yang diusung, salah satunya adalah membangun Indonesia mulai dari pinggir.

Kendati demikian, lanjut bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) periode 2019-2024 itu program Nawacita itu belum berjalan sesuai harapan.

Untuk itu, perlu adanya penguatan dari lembaga DPD. “Jangan sampai Nawacita itu hanya sebagai slogan politik semata,” tutur mantan anggota DPD-RI periode 2009-2014 itu.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan masih banyak bengkalai kinerja yang harus diselesaikannya di DPD.

Salah satu prioritas adalah mencabut moratorium pemekaran daerah. Sebab, pemekaran adalah hak daerah untuk menjadi otonom.

“Jika tidak, pemerintah harus mencabut Undang-undang (UU) pemerintah daerah itu,” ujarnya.

Apalagi, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dulunya memiliki harapan besar untuk pemekaran daerah.

Hal itu mengingat, geografis Pesisir Selatan yang begitu panjang, yakni mencapai 265 Kilometer dari Utara hingga Selatan.

“Tapi, dulu sempat terhalang. Dulu pemerintah beralasan tidak punya uang untuk membiayai Daerah Otonomi Baru (DOB),” tutup pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009 itu.