Demi Masyarakat Banyak, Revisi UU No 22 Perlu di Kaji Ulang

Painan, GP News – Kabar bahwa adanya kesepakatan antara komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan RI terkait revisi UU No 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakomodir kendaraan dua sebagai sarana transportasi umum saat ini semakin banyak penolakan masyarakat.

Karena hal ini dinilai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat apalagi bagi masyarakat yang sampai sekarang masih memanfaatkan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi sementara kabarnya kendaraan roda dua tidak layak dijadikan transportasi umum untuk publik.

Untuk itu, harapan masyarakat terhadap Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan RI perlu mengkaji ulang pelaksanaan revisi UU No 22 tentang lalu lintas, kalau hanya untuk mangatur ketertiban angkutan online kenapa harus revisi UU No 22, ungkap Naldi masyarakat Pesisir Selatan, kepada GP News, Minggu (08/04) di Painan.

Menurutnya, mengatur angkutan online cukup dengan Permenhub atau ditingkatkan lagi menjadi PP atau Perpres. Karena kita semua tahu bahwa angkutan online merupakan sebuah cara, bukan suatu norma baru sehingga bukan dengan cara merevisi UU, cukup dengan mengeluarkan peraturan teknis, ulasnya.

” Angkutan Online sebuah cara, bukan suatu norma baru yang harus melakukan revisi sebuah UU, “Ucap Naldi.

Selain itu, dalam melakukan revisi UU tersebut tentu perlu mengkajian yang matang dan memikirkan masyarakat, selain itu proses sebuah revisi UU memakan waktu yang cukup lama, dan butuh dana yang besar, tuturnya.

Untuk itu, rencana Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan RI merevisi UU No 22 tentang lalu lintas perlu dikaji ulang, karena masyarakat banyak menolak akan hal tersebut, tutupnya mengakhiri. GP 001